Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

No	Pedoman	Isi Mengenai	Dokumen
1.	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003	Tentang Keuangan Negara	Lihat
2.	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004	Tentang Perbendaharaan Negara	Lihat
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	Tentang Standar Akuntansi Pemerintah	Lihat
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011	Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil	Lihat
5.	Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008	Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung	Lihat
6.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 /PMK.05/2011	Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA	Lihat
7.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 /PMK.05/2012	Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap	Lihat
8.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07 /PMK.02/2014	Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014	Lihat
9.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005	Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN	Lihat
10.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007	Tentang Tentang Bagan Akun Standar	Lihat
11.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011	Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012	Lihat
12.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009	Tentang Perencanaan Kas	Lihat
13.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012	Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga	Lihat
14.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007	Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil	Lihat
15.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007	Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011	Lihat
16.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008	Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja	Lihat
17.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 07/PB/2005	Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008	Lihat
18.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005	Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN	Lihat
19.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 03/PB/2010	Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN	Lihat
20.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 57/PB/2010	Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D	Lihat
21.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 41/PB/2011	Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D	Lihat
22.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 65/PB/2010	Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga	Lihat
23.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 22/PB/2011	Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011	Lihat
24.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 47/PB/2009	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	Lihat
25.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 80/PB/2011	Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar	Lihat
26.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 034/SEK/SK/VI/2010	Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia	Lihat
27.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002/SEK/SK/I/2012	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012	Lihat
28	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I2/2013	Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya	Lihat
29.	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003	Tentang Keuangan Negara	Lihat
30.	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004	Tentang Perbendaharaan Negara	Lihat
31.	Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004	Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara	Lihat
32.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005	Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Lihat
33.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006	Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	Lihat

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

Hubungi Kami

Peta Lokasi