1 | 2 | 3

*- SELAMAT DATANG DI PENGADILAN AGAMA SLAWI -* WASPADA..!! PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA SLAWI TERKAIT JANJI PENYELESAIAN PERKARA DENGAN PERMINTAAN IMBALAN SEJUMLAH UANG  PENGADILAN AGAMA SLAWI "BERSINAR" (Bersih, Efektif, Responsif, Semangat, Inovatif, Netral, Akuntabel, Ramah)

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

 

No

Pedoman

Isi Mengenai

Dokumen

1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara

Lihat

2.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara

Lihat

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Lihat

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011

Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Lihat

5.

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008

Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung

Lihat

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 /PMK.05/2011

Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA

Lihat

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 /PMK.05/2012

Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

Lihat

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07 /PMK.02/2014

Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014

Lihat

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005

Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN

Lihat

10.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007

Tentang Tentang Bagan Akun Standar

Lihat

11.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011

Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012

Lihat

12.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009

Tentang Perencanaan Kas

Lihat

13.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012

Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga

Lihat

14.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007

Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Lihat

15.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007

Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011

Lihat

16.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008

Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja

Lihat

17.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 07/PB/2005

Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008

Lihat

18.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005

Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN

Lihat

19.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 03/PB/2010

Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN

Lihat

20.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 57/PB/2010

Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D

Lihat

21.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 41/PB/2011

Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D

Lihat

22.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 65/PB/2010

Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga

 Lihat

23.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 22/PB/2011

Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011

Lihat

24.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 47/PB/2009

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

 Lihat

25.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 80/PB/2011

Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar

Lihat

26.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 034/SEK/SK/VI/2010

Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia

Lihat

27.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002/SEK/SK/I/2012

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012

Lihat

28

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I2/2013

Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya

Lihat

29.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara

Lihat

30.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara

Lihat

31.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004

Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara

Lihat

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Lihat

33.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Lihat
The 36mm Oyster case of the 18k yellow gold replica rolex watches Day-Date 36 watch flaunts a diamond-set bezel, as well as diamond decorated lugs. Powering the time and the famous duo of windows on the dial displaying the day of the week in full and the date is the Rolex Cal. 3155 manufacture automatic movement with 48 hours of power reserve.

Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Slawi Kelas I-A

location icon 1 Jalan Gajahmada PO.BOX 34 - Slawi

location icon Kab. Tegal - Jawa Tengah

phone icon Telp: (0283) 491048

(Klik untuk chat Admin)  

Communication email blue icon Email : paslawiayu@gmail.com

 

Peta Lokasi

pa-slawi.go.id