Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
No |
Pedoman |
Isi Mengenai |
Dokumen |
1. |
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 |
Tentang Keuangan Negara |
|
2. |
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 |
Tentang Perbendaharaan Negara |
|
3. |
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 |
Tentang Standar Akuntansi Pemerintah |
|
4. |
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 |
Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
Lihat |
5. |
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 |
Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung |
Lihat |
6. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 /PMK.05/2011 |
Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA |
Lihat |
7. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 /PMK.05/2012 |
Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap |
Lihat |
8. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07 /PMK.02/2014 |
Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014 |
Lihat |
9. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 |
Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN |
Lihat |
10. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 |
Tentang Tentang Bagan Akun Standar |
Lihat |
11. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 |
Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 |
Lihat |
12. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 |
Tentang Perencanaan Kas |
Lihat |
13. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 |
Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga |
Lihat |
14. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 |
Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil |
Lihat |
15. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 |
Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 |
Lihat |
16. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 |
Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja |
Lihat |
17. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 07/PB/2005 |
Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008 |
Lihat |
18. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 |
Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN |
Lihat |
19. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 03/PB/2010 |
Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN |
Lihat |
20. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 57/PB/2010 |
Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D |
Lihat |
21. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 41/PB/2011 |
Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D |
Lihat |
22. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 65/PB/2010 |
Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga |
Lihat |
23. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 22/PB/2011 |
Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011 |
Lihat |
24. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 47/PB/2009 |
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara |
Lihat |
25. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 80/PB/2011 |
Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar |
Lihat |
26. |
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 034/SEK/SK/VI/2010 |
Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia |
Lihat |
27. |
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002/SEK/SK/I/2012 |
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012 |
Lihat |
28 |
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I2/2013 |
Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya |
Lihat |
29. |
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 |
Tentang Keuangan Negara |
Lihat |
30. |
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 |
Tentang Perbendaharaan Negara |
Lihat |
31. |
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 |
Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara |
Lihat |
32. |
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 |
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan |
Lihat |
33. |
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 |
Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah |
Lihat |