Copyright 2017 - design ulang oleh TIM IT PA SLAWI OKTOBER 2017

Fokus PA Slawi


TUGAS POKOK DAN FUNGSI

 

Tugas pokok Pengadilan Agama Slawi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi sebagai berikut:


Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan  menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a

Perkawinan ;

b

Waris ;

c

Wasiat ;

d

Hibah ;

e

Wakaf ;

f

Zakat ;

g

Infaq ;

h

Shadaqah ; dan

i

Ekonomi Syari’ah.

Perkawinan

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain :

-

Izin beristeri lebih dari Satu

-

Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam. hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurusadaperbedaanpendapat

-

Dispensasi Kawin Pencegahan Perkawinan Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah

-

Pembatalan Perkawinan

-

Gugatan Kelalaian atas kewajiban suami/isteri

-

Perceraian karena Talak

-

Gugatan Perceraian

-

Penyelesaian Harta Bersama

-

Penguasaan Anak

-

Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhinya

-

Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri

-

Putusan tentang sah tidaknya seorang anak

-

Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua

-

Pencabutan Kekuasaan Wali

-

Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut

-

Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuannya

-

Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya

-

Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya

-

Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam

-

Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran

-

Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain

Wasiat

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/ badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi wasiat tersebut meninggal dunia

Hibah

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki


Wakaf

Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok  orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

Zakat

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau adan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepadayangberhak menerima.

Infaq

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan , minuman, mendermakan, memberikan rizki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.

Shadaqah

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.

Ekonomi-Syari’ah


Yang dimaksud dengan ”ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi :

-

Bank Syari’ah

-

Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah

-

Asuransi Syari’ah

-

Reasuransi Syari’ah

-

Reksa dana Syari’ah

-

Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah

-

Sekuritas Syari’ah

-

Pembiayaan Syari’ah

-

Pegadaian Syari’ah

-

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah

-

Bisnis syari’ah

Selain tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Slawi mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan:

1

Fungsi mengadili, (judicial power), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama (vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

2

Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan,bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, asdministrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.KMA Nomor KMA/080/VIII/2006

3

Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang) Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide Pasal 52 ayat (1) Undangf-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

4

Fungsi Nasehat, yaitumemberikan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

5

Fungsi Administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan) (vide KMA Nomoir KMA/080/VIII/2006)

6

Fungsi Lainnya, yaitu :

a

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab rukyat dengan instansi lain yang terkait seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

b

Pelayanan penyuluhan hokum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agunng RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

 

WILAYAH YURISDIKSI

PENGADILAN AGAMA SLAWI

keterangan Gambar:

{slider=1. WARUREJA}

Terdiri dari 13 Desa:

01. Desa Kedungjati

02. Desa Sidamulya

03. Desa Demangharjo

04. Desa Kendayakan

05.Desa Warureja

06.Desa Banjarturi

07. Desa Kedungkelor

08. Desa Sigentong

09. Desa Kreman

10. Desa Sukareja

11. Desa Banjar Agung

12. Desa Rangimulya

{/slider}

{slider=2. SURADADI}

Terdiri dari 11 Desa:

01. Desa Karangwuluh

02. Desa Gembongdadi

03. Desa Karangmulya

04. Desa Harjasari

05. Desa Kertasari

06. Desa Jatimulya

07. Desa Jatibogor

08. Desa Sidaharja

09. Desa Purwahamba

10. Desa Suradadi

11. Desa Bojongsana

{/slider}

{slider=3. KRAMAT}
Terdiri dari  20 Desa:

01. Kelurahan Dampyak     *

02. Desa Majasem Barat

03. Desa Dinuk

04. Desa Jatilawang

05. Desa Babakan

06. Desa Kemantran

07. Desa Kertaharja

08. Desa Ketileng

09. Desa Kepunduhan

10. Desa Bangun galih

11. Desa Tanjungharja

12. Desa Kemuning

13. Desa Kertayasa

14. Desa Bongkok

15. Desa Kramat

16. Desa Plumbungan

17.Desa Maribaya

18. Desa Munjungagung

19. Desa Padaharja

20. Desa Majasem Timur

{/slider}

{slider=4. TARUB}
Terdiri dari  Desa

01.Desa Jatirawa

02.Desa Kabukan

03.Desa Setu

04.Desa Purbayasa

05.Desa Karangmangu

06.Desa Kemanggungan

07.Desa Lebeteng

08.Desa Brekat

09.Desa Karangjati

10.Desa Bulakwaru

11.Desa Mindaka

12.Desa Tarub

13.Desa Kedungbungkus

14.Desa Kedokansayang

15.Desa Bumiharja

16.Desa Kalijambe

17.Desa Mangunsaren

18.Desa Margapadang

19.Desa Kesamiran

20.Desa Kesadikan

{/slider}

{slider=5. TALANG}

01.Pegirikan

02.Pekiringan

03.Gembongkulon

04.Pasangan

05.Langgen

06.Bengle

07.Dukuhmalang

08.Pesayangan

09.Kajen

10.Kebasen

11.Tegalwangi

12.Talang

13.Kaligayam

{/slider}

{slider=6. DUKUHTURI}

01.Ketanggungan

02.Pengarasan

03.Kupu

04.Sidakaton

05.Sidapur na

06.Dukuhturi

07.Lawatan

08.Kepandean

09.Pagongan

10.Grogol

11.Pepedan

12.Debongwetan

13.Pekaumankulon

14.Karanganyar

15.Bandasari

16.Sutrapanan

17.Kademarangan

18.Pengabean

{/slider}

{slider=7. ADIWERNA}

01.Pedeslohor

02.Lumingser

03.Kedungsukun

04.Pegiyanten

05.Penarukan

06.Harjosarilor

07.harjosarikidul

08.Temboklor

09.Tembokkidul

10.Tembokbanjaran

11.Tembok Luwung

12.Adiwerna

13.Kalimati

14.Lemahduwur

15.Pesarean

16.Ujungrusi

17.Pagedangan

18.Kaliwadas

19.Pecangakan

20.Gumalar

21.Bersole

{/slider}

{slider=8. PANGKAH}

01. Pener

02.Dermasuci

03.Dukuhjatikidul

04.Depok

05.Penusupan

06.Bogareslor

07.Pangkah

08.Curug

09.Dukuhsembung

10.Kerndalserut

11. Grobog kulon

12.Grobog wetan

13. Talok

14. Paketiban

15. Rancawiru

16. Balamoa

17. Purbayasa

18. Jenggawur

19. Kalikangkung

20. Pecabean

21. Bogareskidul

22. Bedug

{/slider}

{slider=9. SLAWI}

01.Slawi wetan    *

02.Procot    *

03.Kudaile   *

04.Pakembaran  *

05. Kagok    *

06.Dukuhringin

07.Dukuhsalam

08.Slawi Kulon

09.Trayeman

10. Kalisapu

{/slider}

{slider=10. DUKUHWARU}

01. Slaranglor

02. Selapura

03. Blubuk

04. Gumayun

05. Kabunan

06. Pedagangan

07. Kalisoka

08. Sindang

09. Dukuhwaru

10. Bulakpacing

{/slider}

{slider=11. PAGERBARANG}

01. Srengseng

02. Rajegwesi

03. Sidamulya

04. Mulyaharjo

05. Semboja

06. Randusari

07,.Jatiwangi

08. Pagerbarrang

09. Karanganyar

10. Kertaharja

11. Kedungsugih

12. Surokidul

13. Pesarean

{/slider}

{slider=12. MARGASARI}

01. Prupuk Utara

02. Prupuk Selatan

03. Kaligayam

04. Wanasari

05. Danareja

06. Jembayat

07. Margasari

08. Pakulaut

09. Kalisalak

10. Margaayu

11. Dukuhtengah

12. Karangdawa

13. Jatilaba

{/slider}

{slider=13. LEBAKSIU}

01. Timbangreja

02. Lebaksiu Kidul

03. Lebaksiu Lor

04. Kesuben

05. Yamansari

06. Kajen

07. Balaradin

08. Lebakgowah

09. Jatimulya

10. Kambangan

11. Slarangkidul

12. Tegalandong

13. Dukuhdamu

14. Dukuhlo

15. Pendawa

{/slider}

{slider=14. BOJONG}

01. Rembul

02. Dukuh Tengah

03. Kedawung

04. Suniarsih

05. Karang Mulyo

06. Tuwel

07. Bojong

08. Buniwah

09. Lengkong

10. Batunyana

11. Sangkanayu

12. Gunungjati

13. Pucangluwuk

14. Kajenengan

15. Kalijambe

16. Danasari

{/slider}

{slider=15. JATINEGARA}

01.Penyalahan

02.Sitail

03.Sumbarang

04.Cerih

05.Gantiungan

06.Argatawang

07.Padasari

08.Capar

09.Lebakwangi

10Dukuhbangsa

11.Jatinegara

12.Luwijawa

13.Lembasari

14.Tamansari

15.Wotgalih

16. Kedungwungu

17. Mukaha

{/slider}

{slider=16. BALAPULANG}

01. Cenggini

02. Bukateja

03. Kalibakung

04. Karangjambu

05. Cilongok

06. Tembongwah

07. Danareja

08. Sangkanjaya

09. Danawarih

10. Pagerwangi

11. Harjowinangun

12. Batuagung

13. Kaliwungu

14. Banjaranyar

15. Sesepan

16. Wringinjenggot

17. Pamiritan

18. Balapulang wt

19. Balapulanh Kl

20. Cibunar

{/slider}

{slider=17. BUMIJAWA}

01. Cempaka

02. Cintamanik

03. Dukuhbenda

04. Sigedong

05. Guci

06. Batumirah

07. Begawat

08. Gunungagung

09. jejeg

10. Muncanglarang

11. Bumijawa

12. Traju

13. Pagerkasih

14. Carul

15. Cawitali

16. Sumbaga

17. Sokatengah

18. Sokasari

{/slider}

{slider=18. KEDUNGBANTENG}

01. Penujah

02. Karanganyar

03. Tonggara

04. Kedungbanteng

05. Dukuhjati Wt

06. Sumingkir

07. Margamulya

08. Kebandingan

09. Karangmalang

10. Semedo

{/slider}

{tab=Sejarah Pembentukan}

SEJARAH PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA SLAWI

 

Pengadilan Agama Slawi termasuk instansi yang relatif masih muda karena baru dibentuk pada tahun 1987, tepatnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 1987 M atau 6 Dzulqoidah 1407 H dan mulai melaksanakan kegiatannya pada tanggal 1 Nopember 1987. Sebelumnya para pencari Keadilan di Kabupaten Tegal dilayani oleh Pengadilan Agama Tegal yang berkedudukan di Tegal dan saat itu wilayah hukumnya meliputi, Kabupaten dan Kotamadya Tegal.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor : 207 Tahun 1986 Jo Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1987 dan diresmikan berdirinya pada tanggal 2 Juli 1987 M/ 6 Dzulqo’dah 1407 H. Mulai kegiatan tanggal 1 Nopember 1987.

Dengan demikian maka baru sejak 1 Nopember 1987, para pencari Keadilan di Kabupaten Tegal dilayani oleh Pengadilan Agama Slawi

Sejarah Pembentukan Daerah Tingkat II di Wilayah PA.Slawi.

Kabupaten Tegal pada awalnya adalah wilayah Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati. Atas jasa Ki Gede Sebayu membangun daerah Tegal menjadi daerah yang maju, maka pada tanggal 16 Mei 1601 Masehi atau tanggal 12 Robiul awal tahun 1010 Hijriyah.

Beliau diangkat oleh Panembahan Senopati sebagai Demang setaraf dengan Tumenggung diwilayah Tegal pada tanggal dan tahun tersebut diatas disepakati oleh para Sesepuh sebagai hari jadi Kabupaten Tegal.

Pada tahun 1625 Raja Mataram (Sultan Agung Hanyokro Kusumo ) mengangkat Adipati Martoloyo sebagai Bupati Tegal yang pertama. Dalam Perjanjian Gyanti pada tahun 1755 sampai dengan tahun 1900 Tegal ditetapkan menjadi Ibu Kota Karesidenan yang meliputi Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan. Setiap Kabupaten ditetapkan Asisten Residen. Tahun 1942 Tegal menjadi Kabupaten lagi. Dengan perkembangan/Kemajuan yang semakin meningkat baik dalam Bidang Petanian, Perdagangan, Industri maupun Pertambahan Penduduk, Maka berdasarkan Undang-undang Nomor: 3 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten / Kodya dalam Wilayah Jawa tengah, Wilayah Tegal dibagi menjadi 2 (dua) wilayah Pemerintahan Kabupaten Tegal dan Wilayah Pemerintahan Kotamadya Tegal, yang selanjutnya dengan adanya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan didaerah, sebutan untuk kedua Wilayah Administratif adalah Kabupaten Tegal dan Kotamadya Tegal.

Dengan Perkembangan Pemerintahan dan Perekonomian serta Pembangunan di Kabupaten Tegal, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1984 Ibu Kota Pemerintahan Daerah Tingkat II Tegal dipindah ke Kota Slawi di Wilayah Kabupaten Tegal. Terakhir sesuai undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah Kabupaten Tegal menjadi Kabupaten Tegal.

Berdirinya Pengadilan Agama Slawi

Sejarah dibentuknya Pengadilan Agama Slawi tidak terlepas dari sejarah dipecahnya Wilayah Tegal menjadi 2 (dua) Wilayah Pemerintahan, yaitu Wilayah Pemerintahan Kabupaten Tegal dan Wilayah Pemerintahan Kotamadya Tegal.

Sebelum dipecah menjadi dua wilayah Pemerintahan , Ibu Kota Kabupaten Tegal adalah di Kota Tegal sehingga hampir semua Kantor Tingkat Kabupaten bertempat di Kota Tegal, termasuk Kantor Pengadilan Agama Tegal yang wilayah Yuridiksinya meliputi wilayah Kabupaten Tegal dan Wilayah Kota Madya Tegal.

Selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 1984 Ibu Kota Pemerintahan Dati II Tegal yang semula berasal di Kota Tegal (wilayah Kota Madya) dipindahkan ke Kota Slawi (wilayah Kabupaten) termasuk kantor-kantor tingkat Kabupaten, kecuali Kantor Pengadilan Agama Tegal, sehingga para justiabelen yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Dati II Tegal mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Slawi yang diresmikan berdirinya pada tanggal 2 Juli 1987 atau tanggal 6 Dzulqoidah 1407 Hijriyah.

Pengadilan Agama Slawi mulai kegiatannya pada tanggal 1 Nopember 1987 dengan hanya didukung oleh 6 personil yang terdir dari :

1) H.CHUMAIDI ZA, SH (Hakim/Ketua)
2) Drs. A NAJIB UMAR (Panitera Kepala)
3) Drs. MASYKURIN HAMID (Kapan Tata Usaha)
4) Drs. MUHAMMAD MA’MUN (Kapan Perkara)
5) BAEDOWI, BA (Kasupan Permohonan)
6) ARWANI, BA (Kasupan Keuangan).

Oleh karena Pengadilan Agama Slawi baru mempunyai seorang tenaga Hakim tetap, maka untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya proses pemeriksaan Perkara, Ketua merekrut 3 Orang tenaga

Hakim Honorer yang terdiri dari :

1) Drs. JAMIL MUSLIM

2) K..MASHOLEH

3) Drs .MUHIDIN MA’MUN.

Dengan dukungan tenaga yang seluruhnya berjumlah 9 orang tersebut Pengadilan Agama Slawi menerima dan memeriksa perkara-perkara yang masuk pada dua bulan pertama memulai kegiatan yaitu pada bulan Nopember dan Desember 1987 sejumlah 212 perkara. Dari jumlah perkara yang masuk tersebut sampai akhir Desember 1987 berhasil diselesaikan/diputus sebanyak 149 perkara.

 

 

DAFTAR NAMA KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI

(Sejak berdiri sampai dengan sekarang)

 

 

NAMA / NIP

TMT s/d TANGGAL

1

H.CHUMAIDI ZA,SH M.Hum
Nip. 150 022670

2-6-1987 s/d 4-2-1999

2

Drs.H.A.NUH MUSLIM
Nip. 150 169 196

4-2-1999 s/d 30-9-2002

3

Drs. NASIHIN MUGHNI
Nip. 150 218 262

17-10-2002 s/d 4-5-2007

4

Drs. SUTOYO HS, SH
NIP. 19501230 198003 1003

4-5-2007 S/D 21-09-2010

5

Drs.H. SYAMSUDDIN AHMAD, SH, MH
NIP. 19550720 198303 1007

21-09-2012 S/D 16-08-2012

6

AGUS PURWANTO, SH
NIP. 19550817 198303 1010

16-08-2012 S/D

7

Drs. MASTHUR HUDA, SH, MH NIP 195107181987031001

s/d sekarang