Implementasi Pasal136 HIR/162 Rbg Dalam Perspektif Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan

on .

IMPLEMENTASI PASAL 136 HIR/162 Rbg  DALAM PERSPEKTIF ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN

(Dr. Yuniati Faizah, S.Ag.,S.H.,M.Si.)

Pendahuluan

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus. Hal ini termuat dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama juga mengenal azas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur di pasal 57 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sistem Hukum Acara Perdata di Indonesia telah mengatur mekanisme beracara di pengadilan mulai dari pendaftaran perkara sampai dengan eksekusi putusan namun salah satu proses yang mempengaruhi terpenuhinya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah tindaklanjut terhadap eksepsi di luar kompetensi mengadili. Dalam ketentuan Pasal 136 HIR / 162 RBg diatur bahwa “Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”.

Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam praktiknya terdapat perbedaan pandangan dalam penerapan ketentuan pasal 136 HIR. Penerapan ketentuan Pasal 136 HIR atau 162 RBg, tentang  eksepsi di luar kompetensi mengadili ada yang berpendapat sebagaimana bunyi pasal tersebut yaitu diputus bersama pokok perkara,  namun ada pula hakim yang  berpendapat apabila sudah ada indikasi kuat cacat formal sejak awal, maka  perkara diputus setelah duplik  atau  setelah menerima bukti permulaan.

 

Pembahahasan

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama. Proses menerima perkara perdata ialah proses yang harus dilalui oleh penggugat sebelum perkaranya diperiksa dan diputus oleh hakim. Proses ini diawali dengan pendaftaran gugatan (Pasal 118 HIR), pembayaran biaya perkara (Pasal 121 ayat 4 HIR) dan penentuan hari sidang oleh ketua majelis (Pasal 121 ayat 1 HIR). Selanjutnya proses memeriksa perkara ialah proses persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

  1. Memeriksa Identitas
  2. Mediasi
  3. Pembacaan Gugatan
  4. Jawaban
  5. Replik
  6. Duplik
  7. Pembuktinan
  8. Kesimpulan
  9. Putusan

Pada tahapan jawaban  terdapat fase dimana Tergugat dapat mengajukan keberatan (eksepsi) bahkan diperkenankan juga mengajukan gugatan balik (rekovensi).

Macam Eksepsi :

Dalam hukum acara perdata, eksepsi dibagi menjadi 2: eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil.

Pertama, eksepsi prosesuil merupakan bantahan yang menekankan pada aspek keabsahan formil suatu gugatan.

Eksepsi Formal atau Prosesuil Eksepsi dibagi 2

  1. eksepsi kewenangan mengadili :
  • eksepsi tidak berwenang secara absolut : eksepsi tidak berwenang secara absolut membawa pernyataan bahwa perkara yang diajukan penggugat tidak menjadi wewenang Pengadilan Agama, dan berada di bawah otoritas pengadilan lain.  Hal ini dapat dilihat apabila gugatan di luar ketentuan yang termuat dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Eksepsi kewenangan absolut ini dapat dilakukan kapan saja selama proses pemeriksaan berlangsung sebagaimana ketentuan pasal 134 HIR ” Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa”.
  • eksepsi tidak berwenang secara secara relative : bantahan tergugat yang menyatakan penggugat salah mendaftarkan gugatannya di wilayah pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Tetapi yang berwenang adalah pengadilan lain dalam lingkungan pengadilan yang sama. misalnya tergugat dalam hal ini didaftarkan di PA Slawi, padahal seharusnya menjadi kewenangan PA Bantul. Eksepsi kewenangan relative ini hanya dapat diajukan pada sidang pertama dan bersamaan dengan saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 HIR: “Jika orang yang digugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedang menurut peraturan pada Pasal 118 ia tidak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia meminta hakim supaya menerangkan bahwa hakim tidak berkuasa, asal saja permintaan itu dimasukan dengan segera pada permulaan persidangan pertama; permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi jika orang yang digugat telah melahirkan suatu perlawanan lain”.
  1. eksepsi di luar kewenangan mengadili, terdiri dari Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah, Eksepsi Error in Persona, Eksepsi Ne Bis In Idem, dan Eksepsi Obscuur Libel:
  • Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah, adalah eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam hal surat kuasa bersifat umum, surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang atau surat kuasa yang diajukan oleh kuasa penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, yaitu: tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relative,  tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara,  tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan,  serta tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.
  • Eksepsi Error in Persona, eksepsi yang dilakukan oleh tergugat dalam hal penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut (gemis aanhoedanigheid), atau pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut, atau pihak yang digugat tidak lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium);
  • Eksepsi Ne Bis In Idem adalah eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam hal perkara yang digugat oleh penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
  • Eksepsi Obscuur Libel yaitu eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam hal gugatan penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketanya, petitum tidak rinci dijabarkan.

Kedua, eksepsi materil menitikberatkan bantahan pada substansi gugatan yang tidak atau belum dapat diperkarakan karena berbagai alasan melekat.

  • Exceptio Dilatora, gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih premature.
  • Exceptio Peremptoria, berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan.
  • Exceptional Circumstances, berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atas alasan tergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa (force majeure) yang tidak dapat dihindarkan sehingga secara objektif tergugat berada dalam situasi imposibilitas absolut memenuhi perjanjian.
  • Exceptio Pacti Conveti, berupa sangkalan yang meminta gugatan digugurkan atas alasan, penggugat telah membuat persetujuan bahwa sengketa tersebut tidak akan digugat.


         Eksepsi di luar kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan pasal 136 HIR /162 Rbg: “ Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”. 

Menurut Retnowulan Sutantio, maksud dari ketentuan Pasal 136 HIR itu adalah untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar. Sedangkan  Wirjono Prodjodikoro berpendapat, Pasal 136 HIR (ps.162 Rbg) tersebut diartikan sebagai anjuran saja supaya seberapa dapat tergugat mengumpulkan atau menyatakan segala sesuatu yang ingin diajukannya dalam jawaban pada waktu ia memberi jawaban pada permulaan pemeriksaan perkara. Pendapatnya itu disandarkan kepada tidak adanya sanksi pada Pasal 136 HIR (ps. 162 Rbg) tersebut. Sedang menurut Supomo Pasal 136 HIR (ps.162 Rbg) tersebut tidak lain untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat supaya proses perjalanan lama.

Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 136 HIR, menurut M.Yahya Harahap, telah ditegaskan dalam Putusan MA No.935 K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolute dan relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Acuan penerapannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

  1. Eksepsi dikabulkan, Putusan bersifat negatif dalam bentuk menyatakan gugatan penggugat mengenai pokok perkara tidak diterima.
  2. Eksepsi ditolak, Putusan bersifat Positif berdasarkan pokok perkara

Penerapan pasal 136 HIR/162 Rbg, mempunyai dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana bermakna pemeriksaan perkara dilakukan secara efektif dan efisien. Dilakukan dengan cepat dengan memperpendek waktu penyelesaian, biaya ringan adalah biaya perkara yang terjangkau oleh masyarakat.

The 36mm Oyster case of the 18k yellow gold replica rolex watches Day-Date 36 watch flaunts a diamond-set bezel, as well as diamond decorated lugs. Powering the time and the famous duo of windows on the dial displaying the day of the week in full and the date is the Rolex Cal. 3155 manufacture automatic movement with 48 hours of power reserve.

Peta Lokasi

Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Slawi Kelas I-A

location icon 1 Jalan Gajahmada PO.BOX 34 - Slawi

location icon Kab. Tegal - Jawa Tengah

phone icon Telp: (0283) 491048

(Klik untuk WA chat)  

Communication email blue icon Email : paslawiayu@gmail.com

 

pa-slawi.go.id