KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

on .

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

(Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.)

Bahwa perceraian hanyalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, yang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 39 ayat-ayatnya ditentukan bahwa:

  • Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
  • Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
  • Tata cara perceraian di depan si dang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan

Ketentuan tersebut di atas hanya diberikan penjelasannya pada ayat (2) yang menjelaskan bahwa, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

  1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
  3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
  6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Bagaimana tata cara perceraian, ditentukan lebih lanjut dalam peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dalam ketentuannya menentukan bahwa “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu” (Pasal 14).

Dalam hal alasan-alasan bercerai, ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- undang No. 1 Tahun 1974, ternyata ditentukan sama pula dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahkan pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 lebih terinci bagaimana proses perceraian termasuk gugatannya.

Analisis penyebab perceraian dari aspek Hukum Perdata baik menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun Undang-undang No. 23 Tahun 2004 ini, tentunya harus pula dikaitkan dengan bagaimana ketentuan alasan perceraian dalam KUH Perdata. Subekti menjelaskan, Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan saja, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan- alasan ini ada empat macam:

  1. zina (overspel);
  2. ditinggalkan dengan sengaja (kwaadwillige verlating);
  3. penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan; dan
  4. penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 BW).16

 

Empat alasan-alasan menurut KUH Perdata tersebut, oleh Djaja S. Meliala dijelaskan adanya perluasannya, bahwa :

“Yurisprudensi Mahkamah Agung No.105 K/Sip/1968 tentang diterimanya onheelbare tweespalt, sebagai alasan perceraian, yaitu dalam hal terjadi perselisihan atau pertengkaran antara suami-istri secara terus menerus dan tidak mungkin didamaikan 1agi”.

Dengan demikian dari analisis menurut Hukum Perdata, penyebab perceraian karena kekerasan seperti penganiayaan berat merupakan bagian yang terkait dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a dan Pasal 6 Undang-undang No. 23 Tahun 2004. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Herkutanto merumuskan bahwa kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan (non-accidental). Batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif, karena dapat ditinjau dari akibat kekerasan dan cara melakukan kekerasan. Bentuk kekerasan fisik oleh suami terhadap istri misalnya penganiayaan yang mengakibatkan adanya luka berat. Penganiayaan ini terjadi seperti memukul, menendang, membanting istri yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun raga terhadap korban.

Kekerasan fisik menyebabkan fisik menjadi objek kekerasan itu sendiri yang dapat ditemukan dari adanya luka-luka terhadap fisik bahkan tidak jarang dapat berakibat fatal seperti kematian. Kekerasan psikis, lebih terkait dengan aspek mentalitas atau psikis seperti timbulnya ketakutan, trauma, stress, merasa diabaikan, dan lain-lain sebagainya kepada korban, khususnya istri.

Adapun pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan perceraian, tentunya terkait erat dengan beberapa aspek yang telah dibahas, oleh karena perceraian itu sendiri mempunyai implikasi yang besar, luas, dan

kompleks, antara lainnya dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian ialah akibat terhadap mantan istri, anak, harta bersama, dan lain-lainnya bahkan juga konsekuensi dari kekerasan dalam rumah tangga seperti adanya korban yang membutuhkan pula perlindungan korban.

Sehubungan dengan perceraian sebagai alasan kekerasan dalam rumah tangga, mempunyai banyak aspek yang saling berkaitan satu sama lain, seperti istri menjadi korban kekerasan oleh suaminya, anak yang menjadi korban kekerasan ayahnya karena mengetahui dan/atau menyaksikan kekerasan kepada ibunya, dan lain sebagainya.

Keterkaitan seperti ini menyebabkan ada pihak yang menjadi korban kekerasan, dan pihak ini pun perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab perceraian sehingga dalam prosesnya diperlukan pemisahan sementara waktu, agar tidak berlanjutnya kekerasan tersebut. Pemisahan seperti ini merupakan upaya atau tindakan sementara yang, bersifat memberikan perlindungan karena dengan adanya beberapa kekerasan dalam rumah tangga, menjadi bukti peluang akan terjadi atau berlanjutnya kekerasan tersebut tetap terbuka di kemudian hari. 

The 36mm Oyster case of the 18k yellow gold replica rolex watches Day-Date 36 watch flaunts a diamond-set bezel, as well as diamond decorated lugs. Powering the time and the famous duo of windows on the dial displaying the day of the week in full and the date is the Rolex Cal. 3155 manufacture automatic movement with 48 hours of power reserve.

Peta Lokasi

Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Slawi Kelas I-A

location icon 1 Jalan Gajahmada PO.BOX 34 - Slawi

location icon Kab. Tegal - Jawa Tengah

phone icon Telp: (0283) 491048

(Klik untuk WA chat)  

Communication email blue icon Email : paslawiayu@gmail.com

 

pa-slawi.go.id