Prosedur dan Persyaratan Pengambilan Produk Perkara

Prosedur dan Persyaratan Pengambilan Produk Perkara

1. Akta Cerai

Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai dapat diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).

Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak hadir), salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding.

Dalam hal pihak tidak hadir, maka perkara baru inkracht terhitung 14 hari sejak Pemberitahuan Isi Putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding atau verzet (putusan verstek).

Sedangkan untuk perkara cerai talak, akta cerai diterbitkan setelah sidang ikrar talak.

Syarat pengambilan Akta Cerai:

1. Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud.
2. Memperlihatkan identitas diri baik KTP/domisili ataupun SIM.
3. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Akta Cerai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
4. Jika menguasakan kepada orang lain untuk mengambil akta cerai, maka di samping fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa, juga menyerahkan Asli Surat Kuasa bermeterai  yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
5. Jika berada di luar kota, dapat memohon bantuan ke Pengadilan Agama setempat.

 

2. Salinan Putusan/Penetapan

Putusan/penetapan adalah pernyataan yang diucapkan Majelis Hakim dalam persidangan dalam sidang yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara, yang berisi nomor perkara, kepala putusan, identitas pihak yang berperkara, pertimbangan-pertimbangan hukum (pertimbangan tentang duduk perkara, pertimbangan tentang hukumnya) dan amar putusan.

Putusan hanya disimpan di berkas perkara, namun jika pihak yang berperkara memerlukan putusan/penetapan, maka mereka dapat meminta salinan putusan/penetapannya.

Syarat mengambil Salinan Putusan/Penetapan;

1. Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud.
2. Memperlihatkan KTP Asli  bahwa ia pihak berperkara dimaksud dan menyerahkan fotokopinya.
3. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) :
   Biaya salinan @lembar Rp. 500 (Lima ratus rupiah perlembar)

 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019 sebagai berikut :

1. Akta Cerai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
2. Salinan Putusan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per lembar
3. Salinan Penetapan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per lembar

Untuk melihat status perkara anda, silakan klik disini atau melalui whatsapp dengan cara kirim akta#nomor_perkara ke 081226962229 (contoh : akta#0001/Pdt.G/2021/PA.Slw )

Anda juga dapat menanyakan informasi terkait pelayanan produk pengadilan melalui media sosial instagram dan facebook Pengadilan Agama Slawi