Home Berita Tugas Pokok Pengadilan

Tugas Pokok Pengadilan

Tugas pokok Pengadilan Agama Slawi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

{slider 1. PERKAWINAN}

Yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain :

Izin beristeri lebih dari Satu
Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam. hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurusadaperbedaanpendapat
Dispensasi Kawin Pencegahan Perkawinan Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Pembatalan Perkawinan
Gugatan Kelalaian atas kewajiban suami/isteri
Perceraian karena Talak
Gugatan Perceraian
Penyelesaian Harta Bersama
Penguasaan Anak
Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhinya
Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri
Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
Pencabutan Kekuasaan Wali
Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuannya
Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya
Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya
Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain

{slider 2. WARIS}

Yang dimaksud dengan “Waris” adalah peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak/ahli waris, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.

{slider 3. WASIAT}

Yang dimaksud dengan “Wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/ badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi wasiat tersebut meninggal dunia.

{slider 4. HIBAH}

Yang dimaksud dengan “Hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

{slider 5. WAKAF}

Yang dimaksud dengan “Wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

{slider 6. ZAKAT}

Yang dimaksud dengan “Zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau adan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepadayangberhak menerima.

{slider 7. INFAQ}

Yang dimaksud dengan “Infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan , minuman, mendermakan, memberikan rizki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.

{slider 8. SHADAQAH}

Yang dimaksud dengan “Shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.

{slider 9. EKONOMI SYARI’AH}

Yang dimaksud dengan ”Ekonomi Syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi :